Anggota Dewan yang Mengerti UUD malah Melanggar UUD dengan Mendirikan Cafe di Bantaran Sungai Deli atau Jalur Hijau

BERITA TERKINI ZAMAN NOW Penerbit: PT.Chrissa Cakra Wijayakesuma (CCW) Pemimpin Perusahan/Pimpinan Redaksi : R. Sukrisno Alim Sudibyo SIUP-PM: No.01451/1.824.271 NPWP : 21.057.287.1-013.000 SK.Menkum HAM RI: AHU-94803.AH.01.01.Tahun 2008 Penasehat hukum : LBH.AMPERA dan Tim Advokasi Presidium Pusat Reclasseering Indonesia

POTRETRI007.COM - Medan. Sebagian masyarakat yang melintas Jalan Yos Sudarso Km 15 Kecamatan Medan Labuhan mengaku heran dengan pamanfaatan tanggul atau sempadan Sungai Deli menjadi lokasi usaha kafe. 

“Tanggul Sungai Deli setahu kami adalah untuk jalur hijau atau tempat tanaman hijau yang juga berfungsi untuk menjaga kekuatan tanggul sungai,” ujar Amri salah seorang warga Jum’at (19/2).

Sedangkan menurut pengamat lingkungan hidup, kawasan tanggul atau sempadan sungai harus bebas dari bangunan, tempat tinggal ataupun tempat usaha.“Saat ini memang masih banyak bangunan yang berdiri di sempadan sungai. Ini harus kami kendalikan karena bangunan tersebut bisa mengubah fungsi sempadan,” kata Arbianto.

Ternyata bangunan yang kini beridiri di atas sempadan sungai tersebut melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Dalam aturan itu, tidak boleh berdiri bangunan kecuali bangunan-bangunan tertentu yang mendukung pemanfaatan air sungai dan kebutuhan masyarakat umum.

Di antara bangunan yang diperbolehkan berdiri di sempadan sungai, lanjut dia, yaitu jembatan, jalur pipa gas, dan jalur kabel listrik. Sementara bangunan tempat tinggal ataupun tempat usaha dilarang berdiri di atas sempadan sungai.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (PermenPUPR 28 2015), pengertian garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Sesuai UU No 11/1974 tentang Pengairan lalu digantikan dengan UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air. PP No 25/1991 tentang Sungai digantikan PP No 38/2011 tentang Sungai. Aturan lama dan baru menegaskan, 10-20 meter dari bibir sungai atau sempadan dilarang. (Hs)